IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE VILLAGE HEADMAN IN VILLAGE DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES

S Samsul Hadi, Sudi Fahmi, Ardiansah Ardiansah


S Samsul Hadi(1*), Sudi Fahmi(2), Ardiansah Ardiansah(3)

(1) Universitas Lancang Kuning
(2) Universitas Lancang Kuning
(3) Universitas Lancang Kuning
(*) Corresponding Author

Abstract


Based on Article 26 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is stated that the village headman is in charge of administering village government, carrying out village development, developing village communities, and empowering village communities. The method used in this research is sociological law research. The implementation of the village headman's duties in village development in Indragiri Hilir Regency has not been carried out as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The obstacles in implementing the duties of the village head in village development in Indragiri Hilir Regency are the low quality of human resources of the village apparatus in Indragiri Hilir Regency, the lack of village offices and representative meeting rooms, village infrastructure in Indragiri Hilir Regency looks inadequate, and the lack of facilities and infrastructure in the form of computer technology that can be used to facilitate administrative services for the development of village development.

Keywords


Village; Village Development; Indragiri Hilir

Full Text:

PDF

References


Anwar Affandi dan Setia Hadi. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jakarta: Prisma.

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2020. Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Jurnal Comsep, Volume 1, Nomor 1.

Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi. 2019. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 2.

Andrew Shandy Utama. 2017. Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Equitable, Volume 2, Nomor 1.

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satjipto Rahardjo. 1988. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Angkasa.

H.A.W. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Abustan. 2019. Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 2.

Yusnani Hasjimzoem. 2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Jurnal Fiat Justisia, Volume 8, Nomor 3.

Agus Wibowo. 2019. Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa terhadap Prioritas Pembangunan. Jurnal Spektrum Hukum, Volume 16, Nomor 2.

Sayogya. 2002. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dian Herdiana. 2020. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50, Nomor 1.




DOI: http://doi.org/10.33760/jch.v7i1.410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by STIH Putri Maharaja Payakumbuh

 Indexing by